STRUKTUR PARTAI REPUBLIK SEBAGAI GERAKAN SOSIAL-EKONOMI KERAKYATAN

STRUKTUR PARTAI REPUBLIK

SEBAGAI

GERAKAN SOSIAL-EKONOMI KERAKYATAN

         Sebagai gerakan sosial-ekonomi kerakyatan, maka struktur vertikal dan horizontal Partai Republik diikat oleh doktrin Produktivitas Sosial-Ekonomi Kerakyatan, yang di antaranya diwujudkan struktur berikut :

 

STRUKTUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN

AMAL BHAKTI EKONOMI-KERAKYATAN

PARTAI REPUBLIK

 

 

LEGISLASI PROGRAM KERAKYATAN

       Mengingat program utama Sosial-kerakyatan dan Ekonomi-kerakyatan merupakan urat nadi kebangunan sosial-ekonomi kerakyatan sebagai sektor pembangunan nasional, maka Partai Republik akan melakukan serangkaian langkah-langkah, antara lain :

        Partai Republik memperjuangkan legislasi perundangan tentang Pengembangan Sosial-Kerakyatan, sekurangnya agar Pratata SMS mampu diselenggarakan oleh Rakyat pada seluruh komunitas terkecil setingkat 10 dasa wisma, atau setara dengan eks lokasi TPS. Paralel dengan perjuangan legislasi, PARTAI REPUBLIK akan memastikan perencanaan dan penganggaran pengembangan sosial-kerakyatan. Berdasarkan master plan dan studi kelayakan PPM – AMT Klix, 2011, maka diproyeksikan kebutuhan penganggaran pengembangan sosial-kerakyatan sebesar Rp 172,8 trilyun, dengan perincian :

ANGGARAN APBN DAN APBD PENGEMBANGAN SOSIAL-KERAKYATAN (Rp 1.000.000,000)
	APBN 2016	APBN 2017	APBN 2018	JUMLAH	SKIM PAB
JDDK	7,200,0	10,8000,0	18,000,0	36,000,0	8 th, 9%
MTTS	1,440,0	2,160,0	3,600,0	7,200,0	0
PTB	2,880,0	4,320,0	7,200,0	14,400,0	0
BAKESRA	3,600,0	5,400,0	9,000,0	18,000,0	0
AKESRA	2,880,0	4,320,0	7,200,0	14,400,0	Ang. tumbuh
IK	2,160,0	3,240,0	5,400,0	10,800,0	0
PP	3,600,0	5,400,0	9,000,0	18,000,0	8 th, 9%
KSB	1,440,0	2,160,0	3,600,0	7,200,0	0
GERSATARA	1,440,0	2,160,0	3,600,0	7,200,0	0
WL	1,440,0	2,160,0	3,600,0	7,200,0	0
KOR	3,600,0	5,400,0	9,000,0	18,000,0	0
KSB	1,440,0	2,160,0	3,600,0	7,200,0	0
PTI	1,440,0	2,160,0	3,600,0	7,200,0	0
JUMLAH	34,560,0	51,840,0	86,400,0	172,800,0

        Memperhatikan tragic anggaran pembangunan selama ini, maka Partai Republik perlu memperjuangkan kucuran APBN dan APBD kepada sub-sektor sosial-kerakyatan dalam wujud hibah kepada penyelenggara Pratata SMS (Panitia Rakyat), bukan sebagai proyek pemerintah yang pelaksanaannya dapat dipastikan koruptif dengan mark up yang ruar biasa. Melalui Panitia Rakyat diharapkan pengelolaan proyek dapat berlangsung secara swadaya dan permanen, dengan terminal evaluasi peningkatan paling kurang 8 tahun (8 tahun bebas anggaran baru).  Khusus JDDK dan PP, diterapkan skim penganggaran PAB/ROFI, pengembalian anggaran dan bunga/repayment of fund and interest dengan tenor 8 tahun, pada bunga 9%. Khusus AKESRA diterapkan manajemen asuransi tumbuh, dan anggaran yang disediakan merupakan penyertaan modal pemerintah. Pratata BankBKR dikeluarkan dari pratata SMS, dimasukkan dalam sub-sektor ekonomi-kerakyatan.

        Partai Republik memperjuangkan legislasi perundangan tentang Pengembangan Ekonomi-Kerakyatan, bukan hanya dibatasi pada tematik pengentasan kemiski nan dan pengatasan pengangguran, melainkan juga bisa mencakup berbagai proyek, dalam berbagai skala eko nomi, dalam berbagai tingkat teknologi dan manajemen, dalam aneka skim investasi. Fokus kebangunan ekonomi-kerakyatan dituangkan dalam paket program, dengan kebutuhan anggaran dengan proyeksi, sebagai berikut :

ANGGARAN APBN DAN APBD PENGEMBANGAN EKONOMI-KERAKYATAN (Rp 1.000,000)
		APBN 2015		APBN 2016	APBN 2017		J U M L A H
BANK BKR	12,000,000,000		18,000,000,000			30,000,000,000		60,000,000,000
UBDP	29,834,473,686		44,751,710,530			74,586,184,217		149,172,368,434
UBDN	8,860,400,000		13,290,600,000			22,151,000,000		44,302,000,000
UBDKP	3,068,934,000		4,603,401,000			7,672,335,000		15,344,670,000
UBPKL	7,200,000,000		10,800,000,000			18,000,000,000		36,000,000,000
JUMLAH	60,963,807,686		91,445,711,530			152,409,519,217		304,819,038,434
PAB/ROFI, pengembalian anggaran dan bunga/repayment of fund and interest) rata-rata tenor 9 tahun pada tingkat bunga 9%

        Kelima master program pengembangan ekonomi kerakyatan ini memerlukan anggaran sekitar Rp 304,819 trilyun dan tenaga kerja lama dan baru yang mampu ditampung sekitar 112,240,000 orang. Dengan demikian nisbah penciptaan lapangan kerja lama (memperkokoh) dan penciptaan lapangan kerja baru sekitar Rp 2,715,779.00 per orang.

        Anggaran pengembangan ekonomi-kerakyatan ini seluruhnya diterapkan skim PAB/ROFI dengan tenor rata-rata 8 tahun pada tingkat bunga 9%. Jadi seluruh anggaran yang bersumber dari APBN dan ABPD ini bukan bersifat anggaran habis, sebagaimana umumnya proyek pemerintah, melainkan anggaran yang dikembalikan 100% plus bunganya. Proyek ini diselenggarakan dengan sistim developer, bukan sistim konvensional, melalui tender studi kelayakan dan kelaikan.

        Memperhatikan manfaatnya bagi rakyat dan bagi pembangunan nasional itu sendiri, maka sekali tidak ada alasan pemerintah untuk tidak mengucurkan anggaran untuk mengembangkan sektor ekonomi-kerakyatan sebagai sektor pembangunan yang mandiri.

        Perjuangan politik anggaran ini merupakan agenda 2014 dalam rangka reverse engineering untuk mendorong perubahan pembangunan nasional agar bermakna sebagai pembangunan kerakyatan. Hal ini tidak mungkin dihindari oleh Partai Republik, sebab Partai Republik bukan bersifat partai politik biasa. Partai Republik berpolitik semata-mata untuk memperjuang kan kepentingan sosial-ekonomi kerakyatan secara nyata, tertimbang dan terukur.

        Guna mempercepat kebangkitan sektor sosial-ekonomi kerakyatan dalam pembangunan agar segera setara dengan sektor pemerintahan dan badan usaha milik Negara dan usaha swasta, maka ditetapkan program master Partai Republik, dan perlu diperjuangkan dalam legislasi dan proses pengambilan keputusan authoritative. Beberapa proyek skala besar dan Rakyat mampu mengambil prakarsa sebagai Para Pihak dalam kerja sama investasi, di antaranya :

        Pusat Pertumbuhan Papua : swasembada pangan dan gula nasional berbasis tenaga kerja Rakyat setempat (penduduk asli)

        Pusat Pertumbuhan Jawa : Kawasan industri Gelandang Purbonegoro (300.000 ha) dan jalan tol lintas utara (dari Semarang ke Surabaya lintas utara)

        Kereta api trans-Sumatera, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi dalam kesatuan dengan Pusat Pertumbuhan Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

        Pusat Pertumbuhan Tenggara Indonesia : meliputi Bali, NTB dan NTT sebagai kawasan wisata budaya dan global heritage

        Sub-way : kereta api bawah tanah di Jakarta dan Surabaya, serta Jawa – Sumatera

        Aeromovel : kota-kota besar

        Jawa high-speed train : eks Sinkansen dan atau TGV

        Perhubungan antarpulau : menuntaskan 80 jalur perhubungan laut perintis dan 40 jalur perhubungan udara perintis

        Sekuritisasi hutan alam : 20 juta ha hutan produksi terbatas.

        City gases : jaringan pipa gas rumah tangga dan industri pada 24 kota besar

        Pembangkit listrik 50.000 mw

        Energi terbarukan : seluas 2,4 juta ha bio-etanol dan 2 juta ha bio-diesel

        Pacific economic growth-pole – Makassar Strait : 27 kebupaten/kota di 6 provinsi Selat Makassar, di antaranya : industri produk akhir pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan (termasuk UBDN dengan 82 kawasan industri perikanan); industry produk akhir pertambangan; oils refinery 5 x 500.000 bph; aromatic and petrochemical complex; pembikinan dan doking kapal besar; industri baja dan alat berat, industri otomotif; industri elektronik; ICT and knowledge industries dan industri pertahanan.

ARSITEKTUR PEMBANGUNAN NASIONAL

        Partai Republik, Partai Republik, mengembangkan Indonesia Jaya 2020 sebagai kerangka umum (general platform) pembangunan, yang menetapkan sasaran  Indonesia mampu bangkit, maju dan berkembang secara berkelanjutan pada tahun 2020. Arsitektur Indonesia Jaya 2020 adalah keragaan dan kinerja pencapaian sektoral pembangunan yang menggambarkan pilar-pilar penting penyangga keberhasilan Indonesia untuk bangkit, maju dan berkembang secara berkelanjutan pada tahun 2020.

        Arsitektur Agama dan Budaya

        Masyarakat Indonesia tumbuh sebagai masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap agamis – rasional, toleran dalam perbedaan dan pluralisme, serta mengembangkan teologi yang mendorong penguasaan sain, teknologi dan ekonomi (saintekek), sehingga agama berperan sebagai infrastruktur nilai yang secara nyata dan efektif mendasari, mencerahkan dan men-dorong tumbuhnya manusia Indonesia yang menyadari tanggung jawab kekhalifahannya, yang berorientasi kemajuan dan berpihak hanya ke masa depan pada era transparansi global;

        Tumbuhnya penghayatan agama humaniter yang menaruh perhatian pada upaya melawan kemiskinan dan ketidakadilan, menghargai hak asasi manusia, melestarikan lingkungan hidup dan pengatasan pemanasan global, dan mendukung tumbuhnya demo-krasi yang terbuka dan bebas (open and free democracy);

        Tumbuhnya budaya dan peradaban dinamis yang ditandai oleh hubungan berkesinambungan antara pranata budaya (value system), pratata budaya (institution and strukture) dan kertata budaya (habitual action and effort), sehingga mampu berperan dan mengambil manfaat dari dan atau dalam dinamika budaya dan peradaban pada era transparansi global.

        Arsitektur Pendidikan Nasional

            Fokus pengembangan pendidikan dasar dan menengah adalah pengembangan pendidikan keunggulan yang menaruh komitmen tinggi terhadap penumbuhan kepribadian, watak dan semangat belajar, serta dalam pengembangan sain, teknologi dan ekonomi (saintekek), yang tergambar di antaranya pada berkembangnya pendidikan MAFIKIB (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris) dalam sistim pendidikan umum, salafiyah dan vokasional, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi komputer (information and communication technology) dan aplikasi internet pada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah, yang dikaitkan dengan standar pendidikan dan ujian internasional, baik negeri maupun swasta secara sama saja, yang memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi yang memerlukan, atas dasar prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab Negara.

            Sistim Ujian Nasional (SUN) perlu dilaksanakan dalam tiga jenis, yaitu SUN C : standar sedang, SUN B : standar cukup (standar nasional), dan SUN A : standar tinggi (standar internasional)

            Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Lapangan Kerja (SPLK) tingkat menengah, serta penumbuhan pendidikan tinggi Program D2 dan D3, serta S1, S2 dan S3 secara langsung dikaitkan dengan pengembangan lapangan kerja produktif dan lapangan kerja kreatif, serta pengembangan riset ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi ilmiah dan atau dalam rangka mengembangkan industri dengan kandungan teknologi yang tinggi agar semakin berdaya guna dengan nilai tambah yang tinggi pula, yang pencapaian keseluruhannya melibatkan kerja sama bahu-membahu dan isi-mengisi antarsektor pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, atas dasar prinsip pendidikan untuk bekerja dan menciptakan lapangan kerja demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat;

     Arsitektur Kesehatan Masyarakat

        Indonesia tumbuh sebagai pusat kesehatan dan kesejahteraan sosial, didukung dengan sistim pelayanan Balai Kesehatan Rakyat (BAKESRA) dan Asuransi Kesehatan Rakyat (AKESRA) sebagai community healthcare system menuju sistim pelayanan kesehatan gratis bagi mereka yang membutuhkan, pada setiap desa dengan rujukan Puskesmas sebagai rumah sakit rawat inap, serta dukungan rumah sakit umum dan spesialis, beberapa di antaranya bertaraf internasional, baik negeri maupun swasta secara sama saja, atas dasar prinsip kesehatan dan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab Negara;

        Arsitektur Generasi Muda

            Tumbuhkembang generasi muda yang sehat jasmani dan rohani, kreatif dan produktif, memiliki etos belajar dan etos kerja yang tinggi (need of achievement), serta berkemampuan mewujudkan sejarah masa depan : Indonesia2020. Prioritas program pem-binaan generasi muda di antaranya Klab Olah Raga (KOR), Klab Seni (KS), Taman Pendidikan Agama (TPA), Perpustakaan dan Taman Belajar (PTB), serta komputerisasi pendidikan dan sistim akses internet di seluruh pelosok Indonesia.

            10 Hak-Hak Dasar Generasi Muda : (i) Hak tumbuhkembang jasmani dan rohani secara seimbang sejak kanak-kanak; (ii) Hak memperoleh kecukupan hidup dan bebas dari pemiskinan; (iii) Hak untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki; (iv) Hak memperoleh pendidikan secara penuh dan menyeluruh; (v) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan gizi yang baik; (vi) Hak untuk bermain, bergaul dan menyalurkan hobi secara gembira dan sportif; (vii) Hak untuk menentukan masa depan, bebas menetapkan pilihan-pilihan yang dipandang baik dan benar; (viii) Hak memperoleh lingkungan kehidupan yang bebas dari kekerasan dan pelecehan; (ix) Hak memperoleh lingkungan kehidupan yang bebas narkoba dan kemesuman; dan (x) Hak memperoleh lingkungan kehidupan yang tertib dan aman, serta bersih dan indah.

        Arsitektur Kependudukan

            Penduduk dan pemukiman di Indonesia distrukturkan dalam 6.000.000 kelompok dwi dasa wisma (DDW), yang bersatu per sekitar 100 rumah (5 DDW) dalam Kelompok SMS (stelsel masyarakat sejahtera), sehingga di seluruh Indonesia terdapat sekitar 1.200.000 Kelompok SMS yang beranggotakan 120.000.000 rumah/KK yang siap mengambil prakarsa dalam pembangunan secara efesien dan efektif sebagai buah dari people struktured.

             Mendewasakan struktur kependudukan di Indonesia menuju pertumbuhan nol (zero population growth) di antaranya melalui Gerakan Satu Anak untuk Sejahtera (GERSATARA), dengan hampiran pencapaian sebagai berikut :

        Pada periode 2005 – 2020 mengupayakan basis partumbuhan rata-rata 1,00% yang diharapkan tercapai pada tahun 2020;

        Pada periode 2020 – 2050 diupayakan tercapai rata-rata pertumbuhan sekitar 0,50%, untuk menunda kepadatan penduduk 1,5 orang per ha bukan terjadi pada tahun 2022, melainkan pada tahun 2060

     Pada periode 2050 – 2100 diupayakan rata-rata pertumbuhan sekitar 0,25%, agar pada tahun 2100 kepadatan penduduk rata-rata sekitar 1,6 orang per ha, atau dengan jumlah penduduk sekitar 300 juta orang; dan .

     Pada periode 2100 – 2200 Indonesia telah berhasil mencapai kemakmuran dalam situasi kependudukan yang telah dewasa pada pertumbuhan 0,00 dan jumlah penduduk stabil pada angka  sekitar 325 juta orang, atau pada kepadatan rata-rata 1,72 orang per ha.

        Arsitektur Keuangan Desa dan Peranan Perempuan

            Dalam 5 tahun pertama diproyeksikan akan terbentuk 600.000 Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) pada lokasi setara dengan eks. TPS. Manfaat pertama dari kependudukan yang terstruktur ialah berperannya Kelompok SMS sebagai KTR, atau Kelompok Tanggung Renteng dalam LKD. Melalui KTR diharapkan kredit macet, atau NPL (non-performing loan) kecil, serta membuka peluang dikembangkan sistim perkreditan yang bebas riba. Pada tahap awal setiap LKD akan memperoleh kredit likuiditas rata-rata Rp 100 juta atau seluruhnya memerlukan sediaan likuiditas sekitar Rp 60 triliun. Dana ini di antaranya untuk dipinjamkan kepada 100 KK berdasarkan urutan termiskin pada setiap lokasi setara eks. TPS, guna membayar simpanan bulanan, sehingga seluruh penduduk miskin dan termiskin memenuhi syarat untuk menjadi anggota dan memperoleh pelayanan kredit yang bersifat bebas riba. Penggalangan LKD sampai menjadi Bank Koperasi Rakyat Indonesia (BankBKR Indonesia) dikontrak-kerja samakan dengan BPD dan perbankan umum yang memenuhi syarat;

            Sejak dalam bentuk LKD sampai BankBKR Indonesia, peranan perempuan dalam pengelolaan perkreditan mendapat prioriitas tinggi, agar tercapai asas kehati-hatian secara maksimal. KSP LKD dan BankBKR Indonesia ini dengan dedikasinya di antaranya untuk upaya pengentasan pemiskinan secara penuh dan menyeluruh melalui pembangkitan, pengembang -an dan pembelaan peranan perempuan.

        Arsitektur Lahan

            Pada tahun 2015 harus ditetapkan batas akhir perubahan perundangan tentang agraria secara nasional, di antara dengan memasukkan prinsip (i) lahan sebagai lahan daratan (tanah) dan lahan perairan (yang biasa dilakukan aqua-culture), dan udara; (ii) lahan daratan dan lahan perairan harus habis dibagi dalam yurisdiksi desa sebagai Badan Hukum Milik Masyarakat (BHMM Desa); dan (iii) BHMM Desa bertindak sebagai Para Pihak dalam pengelolaan dan atau pemanfaatan sumberdaya alam pada lahan yang menjadi yurisdiksinya.

            Melalui BHMM Desa dapat dijalankan strategi redistribusi asset dan faktor produksi, di antaranya dengan gerakan nasional Reformasi Agraria, agar penduduk Indonesia melalui 1.200.000 Kelompok SMS berpeluang menguasai lahan baru sekitar 10.000.000 ha lahan darat untuk pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan, serta 30.000.000 ha lahan perairan untuk perikanan dan pertanian perairan laut.

            Perlu dibentuk Badan Lahan Negara sebagai pemegang hak atas lahan daratan milik Negara, atau tanah Negara, dan lahan perairan –yang selalu atau pasti— milik Negara, dengan sertifikasi dalam 5 tahun seluas 125 juta hektar tanah Negara atau 67,40% dari 186 juta hektar luas daratan, dan 32 juta hektar lahan perairan yang bisa untuk aqua-culture atau 4,05% dari 790 juta hektar luas lautan.

            Perubahan perundang-undangan tentang Agraria selambatnya pada tahun 2015, di antaranya mewadahi ideopraxis perlahanan secara nasional di atas.

        Arsitektur Usaha Bersama Desa Pertanian

            Usaha Bersama Desa Pertanian : Reformasi pertanian lahan sempit melalui model SP INTI (Sistim Pertanian Intensifikasi Tinggi), dari posisi terendah hamparan lahan tegalan tadah hujan seluas 50 ha, dalam tiga musim tanam per tahun mengeluarkan hanya 14.000 HOK (hari orang kerja), serta penciptaan lapangan kerja non pertanian pengolahan lahan untuk menyalurkan sekitar 130.000 HOK. UBDP diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja bagi 28.920.000 orang, dengan pendapatan per kapita menjadi Rp 18.275.50 per orang/hari, atau setara dengan US$ 1.52 per orang/hari, sehingga komunitas pertanian lahan sempit 50 hektar tersebut telah berada di atas garis kemiskinan internasional, dan siap mengambil prakarsa dalam era transparansi global;

        Arsitektur Usaha Bersama Desa Nelayan

            Usaha Bersama Desa Nelayan : Dalam 5 tahun akan dibangun 82 lokasi Kawasan Industri Perikanan (KIP), dengan fasilitas-fasilitas:  kepelabuhanan, air bersih, SPBUN, ice making plan, cold storage, quick freezer, canning, doking, tepung ikan dan industri  karagenan atau berbasis seaweed.  KIP didukung dengan penambahan kapal ikan besi antara 1.000 – 3.000 gross ton sekitar 7.000 unit, pembukaan pertanian rumput laut 270 ribu ha. Diharapkan UBDN ini menampung 3.320.000 tenaga kerja dengan pendapatan per kapita nelayan dalam 5 tahun telah berada di atas garis kemiskinan internasional US$ 1.00 per hari, yaitu mencapai sekitar Rp 18.345,00 per orang/hari, setara dengan US$ 1.53 per orang/hari, atau sedikit lebih tinggi dibandingkan pada UBDP;

        Arsitektur Usaha Bersama Desa Perkebunan/Kehutanan

            Usaha Bersama Desa Perkebunan/Kehutanan : Dalam 5 tahun akan dibangun 10.000.000 ha perkebunan rakyat setara dengan kelapa sawit, dengan tanaman entries tanaman semusim, khususnya jagung. Pola investasi pembangunan 10.000 ha perkebunan sawit dengan tanaman entries jagung hanya memerlukan modal sekitar Rp 15,3 milyar atau hanya 10.6% dari pola konvensional. UBDPK ini akan menciptakan lapangan kerja bagi 15.000.000 orang, dengan pendapatan per kapita sekitar Rp 19.120,00 per orang/hari, atau US$ 1.59 per orang/hari;

        Arsitektur Usaha Bersama Pedagang Kakilima

            Usaha Bersama Pedagang Kaki Lima : Melalui pembangunan 1.000 ha pool system, untuk menampung 2.000.000 PKL sebagai stelsel untuk mewujudkan tata kota yang tertib, bersih dan indah, diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan menjadi Rp 20.970,00 per orang/hari, atau US$ 1.75 per orang/hari.

        Arsitektur Industrialisasi

            Industrialisasi yang dewasa, ditandai oleh posisi rakyat melalui 1.200.000 Kelompok SMS sebagai shareholder, atau pemegang saham, bukan sekedar sebagai stakeholder, atau penggembira, mendukung pengembangan sekitar 2.000.000 ha kawasan industri, didukung penambahan daya listrik 100.000 MW, serta pengembangan city gases, sehingga pada tahun 2020 Indonesia tumbuh sebagai pusat pertumbuhan (growth pole) ekonomi Pasifik, dengan memperhatikan prinsip sosial investment economy dan sosial market economy. Pengembangan industri akan diupayakan terstruktur melalui beberapa klaster, di antaranya pertambangan, kimia, agroindustri, elektronika, otomotif, industri pertambangan, tekstil dan produk dari tekstil, dan kerajinan;

        Arsitektur Pusat Pertumbuhan Pulau Jawa

            Dalam rangka menuntaskan Pulau Jawa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Terpadu, maka di antara proyek infratruktur yang perlu pengerahan potensi struktur sosial-ekonomi kerakyatan ialah pembangunan Jalan Tol Lintas Tengah (JTLT) sepanjang + 295 km ruas Surabaya – Gresik – Lamongan – Bojonegoro – Blora – Purwodadi – Sragen – Demak – Semarang, memadukan ruas Jalan Lintas Selatan dengan Pantura, dengan proyeksi investasi sekitar Rp 14 triliun. Di kiri dan kanan JTLT perlu diupayakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gelandang Purbonegoro seluas + 350.000 ha, terbagi dalam + 80 zonasi-klastering sebagai struktured industrial zone untuk menarik investasi dunia usaha, termasuk dalam rangka inkorporasi Indonesia timur dan pasangan pengembangan kawasan industri SETAJABEKA (Serang – Tanggerang – Jakarta – Bekasi – Karawang);

        Arsitektur Pusat Pertumbuhan Pulau-Pulau Besar

            Pemberian insentif nyata dan terukur untuk mendorong investasi di luar Jawa pada umumnya, dan Indonesia timur pada khususnya, di antaranya melalui model pusat pertumbuhan pulau-pulau besar dan kelompok kepulauan, dalam manajemen pembangunan pusat pertumbuhan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara. Pembangunan poligon-poligon pusat pertumbuhan yang akan menimbulkan pengaruh pada pe-ngembangan infrastruktur suatu pulau besar atau kelompok kepulauan harus sudah selesai sebelum tahun 2020, termasuk penyediaan tenaga listrik dan city gases;

        Arsitektur Pusat Pertumbuhan Pacific Rim

        Pembangunan Pacific Economic Growth Pole – Makasar Strait meliputi 6 provinsi dan 27 kabupaten/kota, dengan luas daerah sekitar 218.551 km2 atau 11,39% dari wilayah Indonesia, serta menampung sekitar 9.210.320 orang (2005) atau 3,81% dari penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk di kawasan ini sekitar 42,14 orang per km2, atau masih sepertiga dari rata-rata kepadatan nasional tahun 2005 yang mencapai 126,06 orang per km2. Dalam rangka menunjang pertumbuhan pelayaran dunia ke dan dari Cekung Pasifik, maka kawasan di Selat Makassar potensial tumbuh sekitar 27 KEK/SEZ (kawasan ekonomi khusus/special economic zone), meliputi areal sekitar 410.500 ha dengan area radiasi pengembangan mencapai sekitar 4 juta ha, dan merupakan jaringan KEK yang terluas di dunia. Karena letaknya di tengah kawasan Indonesia timur, maka PEGP-MS ini merupakan lokomotif investasi dan pembangunan kawasan Indonesia timur. Diperkirakan investasi PEGP-MS ini akan mencapai sekitar Rp 2.227 triliun atau sekitar 202 milyar dolar Amerika dalam 10 tahun menuju Indonesia2020.

        Arsitektur Kebijakan Energi

        Sasaran minimal komposisi konsumsi energi nasional sebagai berikut : minyak bumi harus kurang 20% dari konsumsi energi nasional, gas bumi lebih dari 30%, batu bara lebih dari 33%, batu bara yang dicairkan lebih dari 2%, panas bumi lebih dari 5%, biofuel lebih dari 5%, dan energi baru dan terbarukan lainnya lebih dari 5%; atau dengan sasaran penggunaan energi terbarukan musti mencapai sekitar 10% - 15% pada tahun 2014. Dalam rangka mencapai sasaran pengembangan energi nasional 2014 (dipercepat dari 2025) maka pelaksanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan, khususnya melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu dipusatkan pada dua sasaran utama, yaitu : (i) meningkatkan efesiensi dan pengurangan penggunaan energi yang tak terbarukan; dan (ii) meningkatkan produksi dan penggunaan energi yang terbarukan. Efesiensi energi terkait dengan kebijakan sektor industri yang konsumsi energinya mencapai 44,1% dan sektor perhubungan yang mencapai 36,7%, baru kemudian efesiensi sektor kemasyarakatan (perumahan) yang mencapai 15,4% dan sektor bisnis seperti perdagangan dan pariwisata yang mencapai 3,9%. Di pihak lain, peningkatan produksi energi terbarukan terkait dengan sektor pertanian, termasuk perkebunan, kehutanan dan kelautan, yang sebagian besar memerlukan pencurahan sektor sosial-ekonomi kerakyatan, terutama melalui Gerakan Koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan kebutuhan lahan untuk bioenergi sekitar 2,7 juta hektar 2030 dan 4,9 juta hektar 2050.

        Arsitektur Moratorium Ekspor Hasil Tambang Tak Terbarukan

        Didukung oleh tercapainya kinerja pembangunan yang lain, khususnya pengembangan infrastruktur sosial-ekonomi kerakyatan, maka Indonesia harus berani mencanangkan moratorium menuju zero export atas seluruh hasil pertambangan energi primer minyak, gas, batu bara dan kayu selambat-lambatnya pada tahun 2025. Dengan moratorium ini diharapkan akan terjadi berbagai perbaikan posisi Indonesia dalam bisnis bahan tambang yang tak terbarukan ini, kecuali kayu yang terbukti amat sulit dilakukan reforestasi. Juga diharapkan dengan moratorium dapat diupayakan penurunan kuantitas ekspor bahan tambang untuk kepentingan kepentingan domestik, termasuk dalam rangka pemenuhan aman kebutuhan pembangkit listrik dan pembangunan city gases pulau-pulau besar

        Arsitektur Pembangkit Listrik 2030  dan 2050

        Sasaran ideal komposisi energi nasional sebagai berikut :

	2030 (MW/%)		2050 (MW/%)
PLTA	12,100	16.74		12,000	9.31
PLTU	13,165	18.21		13,165	10.21
PLTGU	9,500	13.14		9,500	7.37
PLTG	4,810	6.65		4,810	3.73
PLTP	6,745	9.33		7,245	5.62
PLTD	1,400	1.94		2,400	1.86
PL ENERGI LAIN *)	23,600	32.65		77,600	60.19
LAINNYA	960	1.33		2,200	1.71
DAYA TERPASANG	72,280	100.00		128,920	100.00
PLTA	12,100	16.74		12,000	9.31
*) Perlu dipertimbangkan dengan seksama nuklir sebagai Energy  Alternatif, yang     diatur dalam amat banyak protokol dunia,  sehingga  aman.

        Arsitektur Pariwisata dan Heritage 

        Pengembangan vertikal fasilitas dan obyek wisata, promosi dan pemasaran wisata, serta pengembangan horizontal wilayah Indonesia secara keseluruhan sebagai wahana kepariwisataan global dengan endowment berupa keramahtamahan penduduk, seni dan pertunjukan, kerajinan dan benda seni, keunikan dan aneka ragam adat istiadat dan budaya masyarakat, peninggalan bersejarah, untaian pulau dan kepulauan, garis pantai dan lautan, terumbu karang dan ikan hias, hutan hujan tropis, gunung-gemunung, ngarai dan sawah, beberapa dikembangkan sebagai global heritage 3000 dalam kerangka PBB, sehingga Indonesia menjadi tujuan wisata dunia, khususnya di bidang historical tourism, cultural tourism, ecological tourism, sciences and research tourism, dan development tourism. Sasaran The Global Heritage 3000 for Indonesia di antaranya : (i) Wilayah Papua dan Papua Barat sebagai indigenous people heritage; (ii) Bali sebagai cultural heritage; (iii) Toraja sebagai cultural heritage; (iv) Danau Sentarum, Kalimantan Barat, sebagai ecological heritage; dan (v) Danau Toba, Sumatera Utara, sebagai ecological heritage.

        Arsitektur Manajemen Investasi & Proyek Pembangunan

        Indonesia2020 sangat mengandalkan kebangkitan birokrasi sebagai gugus kerja professional yang mengangkat kemampuan Pemerintah menjadi sebenar-benarnya Pemerintah (truly government). Birokrasi baru ini diharapkan mampu menerapkan skim penganggaran Pengembalian Anggaran dan Bunga (PAB), atau Repayment of Fund and Interest (ROFI) sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berbasis investasi sekaligus mewujudkan good corporate governance. Sasaran ROFI atas budget Pemerintah diperkirakan mencapai 1.800 triliun rupiah dalam periode lima tahun ke depan   (2009 – 2014). Sumber pendapatan ROFI ini akan menambah daya mampu sistim penganggaran Pemerintah yang bukan tidak terbatas itu. Tetapi yang lebih penting lagi, ROFI akan menyebabkan banyak sekali proyek pembangunan memiliki skema pengelolaan dan pembangunan pada tahap pasca proyek, serta mendorong pengusaha lokal untuk menjadi partner Pemerintah dalam pembangunan, pengelolaan dan pembangunan kembali suatu proyek yang sesuai. Tidak semua proyek dapat atau sesuai untuk diterapkan skim ROFI, atau hanya beberapa saja yang dapat diterapkan, dan ini jumlahnya tidak sedikit.

        Skim ROFI yang diterapkan dalam berbagai anggaran program pembangunan secara tertimbang dan terukur, sebagai berikut :

PANDUAN PENERAPAN SKIM ROFI
TIPE	PENGEMBALIAN POKOK PINJAMAN	BUNGA BANK
I	100%	Sama
II	100%	Di bawah
III	100%	Tanpa bunga
IV	75%	Tanpa bunga
V	50%	Tanpa bunga
VI	25%	Tanpa bunga
VII	0%	Tanpa bunga

        Dalam penarikan investasi Pemerintah akan bertindak sebagai investment agency, yang bukan saja melakukan promosi investasi, melainkan merintis suatu proyek sampai siap menerima investasi langsung atau melalui pasar modal.

        Arsitektur Manajemen Korporatisme

        Dalam rangka mewujudkan manajemen proyek pembangunan menjadi manajemen proyek investasi pembangunan (government investment project) secara tertimbang dan terukur, serta memudahkan pencapaian sasaran-sasaran strategis pembangunan, maka dilakukan pengelompokkan proyek dalam tiga kelompok, yaitu : (i) proyek pengembangan kemajuan rakyat; (ii) proyek pengembangan kemakmuran rakyat; dan (iii) proyek pengembangan industri dan infrastruktur. Semua proyek diterapkan ROFI dan dikelola dengan derajat korporatisme yang tinggi secara tanpa kecuali. Perbaikan manajemen dan kinerja Pemerintahan sebagai investment agency ini diproyeksikan akan mampu ikut mendorong pertumbuhan pembangunan mencapai rata-rata di atas 6% per tahun (karena memang selama ini sektor Pemerintahan menjadi right problems yang tak berkesudahan);

        Arsitektur Meritokrasi Birokrasi

        Tumpuan double layer bureaucracy, kesejahteraan PNS dan paduserasi kebijakan dan program antar Pemerintah daerah se-Indonesia akan menjadi rahasia terpenting kebangkitan birokrasi sebagai agen pembangunan. Dalam 5 tahun ke depan akan banyak perubahan dalam struktur dan mekanisme birokrasi, sedemikian rupa sehingga Indonesia2020 meletakkan variable profesionalisme pegawai negeri sebagai pintu masuk hampir seluruh program, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi Pemerintahan umum, maupun dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

        Arsitektur Pembiayaan Pembangunan

        Dalam 5 tahun ke depan diupayakan pencarian sumber-sumber nonkonvensional guna membiayai pelaksanaan pembangunan yang bersifat cost recovery, di antaranya melalui :

        Penerapan ROFI;

        Kredit perbankan/lembaga keuangan atas penjaminan Pemerintah;

        BUMN Ventura dan Multi-Finance yang dibentuk khusus untuk menampung dana APBN rupiah murni dan bantuan/pinjaman luar negeri, dan menyalurkannya untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan dalam aneka skim,

        Khusus untuk pembangunan sektor sosial-ekonomi kerakyatan diterapkan prinsip cost-recovery secara menyeluruh, dengan mengandalkan pada skim pembiayaan yang sesuai.

        Arsitektur Hubungan Internasional

            Posisi dan tanggung jawab BNKRI, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sungguh sangat strategis dalam hubungan internasional, dalam kerangka antara lain : (i) Melayu Antarbangsa; (ii) Bangsa ASEAN (ASEAN Nation); (ii) OKI dan World Islamic Reconstruction Alliance (WIRA); (iv) Pacific Economic Growth Pole – Macassar Strait (PEGP-MS) dalam rangka APEC; (v) India Ocean Economic Growth Pole – Sumatera (IOEGP-S); dan (vi) South Pacific Island Countries Brotherhood (SPICOB).

            Dalam globalisma, yang ternyata justru regionalisma yang makin Berjaya, Indonesia dalam kerangka Melayu Antarbangsa dan Bangsa ASEAN dapat menjalin kerja sama dengan masyarakat perantau Asia, seperti Chinese overseas, Japanese overseas, Korea coverseas dan India overseas dapat mengembangkan semangat Asia dalam pembangunan cekung Pasifik dan samudera Hindia. Pada kedua regionalisma ini posisi geostrategic dan geoeconomic Indonesia sungguh elok, palang pintu. atau tepatnya jembatan penghubung.

            Indonesia harus mengambil prakarsa menggalang WIRA-OKI, agar 56 negera OKI bisa bersanding dengan OECD dan BRIC (Brasilia, Russia, India dan China) untuk perdamaian dunia. Manfaat yang segera terlihat adalah peranan Sumatera dalam IOEGP-S dan Selat Makasar dalam PEGP-MS. Manfaat lain, aliran minyak mentah dari Timur Tengah yang mencapai antara 10 – 12 juta barrel per hari akan mengarahkan kebijakan penambangan minyak dan gas bisa beralih ke jasa-jasa perminyakan dan gas, dengan margin yang jauh lebih berarti dibandingkan dengan production sharing 1 juta barrel minyak mentah per hari yang dipompa dari bumi Indonesia. Tanpa bermaksud menyederhanakan masalah, urusannya tinggal pada keberanian Indonesia mengalihkan super tanker di atas 150.000 barrel dari ALKI I (alur laut kepulauan Indonesia) Selat Malaka dan Selat Sunda, ke ALKI II Selat Lombok, Laut Flores dan Selat Makasar.

            Dan, jika Indonesia dengan distingtif sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia berhasil menggalang SPICOB, maka posisi Indonesia akan sangat berarti dalam gerakan perdamaian dan pembangunan secara mondial karena berhasil menjangkau 20% bulatan bumi : Tenggara Dunia.

        Arsitektur Pendapatan Perkapita

            Melalui masukan pembangunan dengan platform arsitektur Indonesia2020 diperkirakan pendapatan perkapita penduduk Indonesia tahun 2020 diproyeksikan mencapai Rp 62.171.797 (5,651.98 dolar Amerika). Meski belum menggembirakan, dengan angka pendapatan 5.70 dolar Amerika perkapita/hari ini maka Indonesia telah aman dari jebakan under/least developing country, serta memastikan posisi pada post-developing country, menuju developed country.

            Apabila sektor sosial-ekonomi kerakyatan dapat mengembangkan peranannya secara maksimal, bukan tidak mungkin pada tahun 2020 Indonesia berhasil membukukan pendapatan per kapita mencapai 7,500.00 dollar Amerika. PARTAI REPUBLIK bersama PPM sebagai sister institution, bekerja sama dengan jaringan LSM dan ormas berupaya mengembangkan kelembagaan amalgamative dalam wujud Kopermas sebagai co-operative corporation (COC) memastikan adanya people’s sharing, berupa di antaranya :

        Ekuitas lahan;

        Capital sharing yang bisa diupayakan siginifikan dalam rentang waktu tertentu;

        Tenaga kerja terdidik sesuai dengan spesifikasi HRD, karena Partai Republik-Pusat Peransera Masyarakat akan melakukan pendidikan-pelatihan khusus;

        Jaminan ketertiban, keamanan dan stabilitas investasi dan investor;

        Potensi purchasing power yang tinggi untuk produk barang konsumsi atau barang untuk pasar dalam negeri; dan

        Efektivitas pengurusan administrasi dan perizinan dari pemerintah, masyarakat dan masyarakat adat hak ulayat secara tanpa biaya depan, cukup melalui post vactum cost antara 0,25% - 0,75% dari realisasi investasi di atas 1 milyar dollar Amerika.